KPK Rekomendasi Perbaikan Data Penerima Bansos

Untuk terus meningkatkan kualitas data penerima bansos, Pemerintah terus melakukan beberapa evaluasi dan perbaikan terutama masalah data yang masih banyak terjadi kurang tepat sasaran dan juga data yang masih belum padan dengan data yang di DTKS. Pengaruhnya nanti akan berefek pada pemberian bantuan di tahun 2021 yang akan bermasalah. 

source : CNN

KPK menemukan sejumlah persoalan dalam penyelenggaraan bansos. Di antaranya terkait akurasi data penerima bantuan yang meliputi kualitas data penerima, transparansi data, maupun pemutakhiran data penerima bansos.

Permasalahan dasarnya adalah di awal dari program bantuan bantuan pemerintah sebelumnya masih belum menggunakan NIK sebagai basis dasar dalam pengumpulan data, sehingga di masa masa pandemi ini begitu banyak muncul masalah data NIK yang tidak padan karena ada sebagian yang masih belum tertib adminitrasi. sehingga sangat menyulitkan dalam proses pemadanan. 

KPK telah mengeluarkan rekomendasi pada Kementerian Sosial agar memperbaiki akurasi DTKS, melakukan perbaikan tata kelola data, termasuk mengintegrasikan seluruh data penerima bansos di masa pandemi dalam satu basis data terpadu yang ada di DTK

Kementerian Sosial dalam hal ini langsung bergerak untuk melakukan verivikasi ulang sesuai rekomendasi KPM dimana telah di keluarkan sebuah arahan kepada seluruh pelaksana SDM nya untuk melakukan croscek dan pemadanan terutama sekali kepada penerima bantuan PKH yang bermasalah data NIK tidak menerima bantuan pada tahap 1 tahun 2021 atau terjadi saldo NOL karena data pembayaran belum masuk BNBA pencairan tahap 1 tahun 2021. Adapun data - data yang diperbaiki itu meliputi :

1. Ganda dalam keluarga

2. Ganda identik tidak terpilih 

3. Ganda tidak identik tidak terpilih 

4. KKS tidak terdistribusi 

5. Nonaktif finalisasi DTKS

6. Nonaktif finalisasi BJS

7. Nonaktif finalisasi BST

8. Nonaktif finalisasi dukcapil

9. PKH Graduasi 

10. Tidak transaksi (flat)

11. KPM dengan ID BDT ganda

12. KPM yang tidak memiliki ID BDT

13. KPM dengan NIK 15 digit

14. KPM dengan NIK anomali

15. KPM dengan NIK ganda

16. KPM dengan NIK sama dengan ID BDT

17. KPM dengan NIK sama dengan Nomor Peserta 

18. KPM dengan NIK sama dengan nomor Kartu Keluarga 

19. KPM dengan Nomor Rekening Ganda

Pemerintah pusat sudah sangat berkomimen melakukan upaya penepatan sasaran bansos dengan menunda pencairan beberapa jenis bantuan sosial (PKH, Sembako, BST) bagi Jutaan data KPM yang diindikasi bermasalah untuk diperbaiki dan dimutakhirkan datanya, disaat yang bersamaan Pemerintah juga akan menambahkan quota jumlah penerima Bantuan Sosial. sehingga kita sebagai masyarakat berharap agar ke depan data penerima bantuan sosial sudah bisa tepat sasaran.